Seperti yang saya duga sebelumnya, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II dan DPD akan kisruh. Validitas data yang menyebabkan banyaknya jutaan warga negara kehilangan hak konstitusinya disinyalir menjadi permasalahan yang utama. Benarkah demikian?
Secara awam, isu yang diangkat untuk menggugat pelaksanaan Pemilu kali ini memang benar adanya. Tapi yang sangat disayangkan, diantara sesama anak bangsa saling menyalahkan dan terkesan saling menjatuhkan. Parpol menyalahkan KPU pemerintah, sementara pemerintah menyalahkan KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu. Dan KPU tentu tak mau ketinggalan, dengan menyebutkan permasalahan DPT tersebut sebagai persoalan kecil dari keseluruhan proses Pemilu.
Sungguh disayangkan, memang. Apalagi jika dicermati, seluruh komponen tersebut berada pada posisi yang sama-sama salah. Berada pada posisi yang tidak dibenarkan untuk mengklaim salah satu pihak sebagai “pesakitan”.
Permasalahan DPT yang menjadi kunci kisruh Pemilu (disamping permasalahan lain, seperti indikasi adanya kecurangan yang dilakukan secara sistematik) sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah sebagai fasilitator, KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta Pemilu.
Kesadaran bersama
Sejatinya, permasalahan DPT tidak harus terjadi jika seluruh komponen melibatkan dirinya secara langsung dalam proses Pemilu. Tentunya sebelum penetapan DPT, ada proses atau tahapan yang dilakukan (DPS-daftar pemilih sementara) untuk menghasilkan DPT yang valid. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai warga negara mau ambli bagian dalam proses penetapan DPT itu? Sudahkah parpol turut mengawasi penyusunan DPT, terutama di daerah-daerah yang diklaim sebagai kantong suara mereka?
Inilah yang harus disadari! Pemilu tanpa partisipasi aktif seluruh komponen niscaya akan menghasilkan sebuah pesta demokrasi yang nyinyir dan cengeng, terutama dari pihak-pihak yang “merasa” dirugikan oleh hasil pemilihan tersebut.
Jadi, sudahlah. Masih banyak tugas yang harus dilakukan. Sungguh, ada yang jauh lebih dasyat dari permasalahan ini!
Secara awam, isu yang diangkat untuk menggugat pelaksanaan Pemilu kali ini memang benar adanya. Tapi yang sangat disayangkan, diantara sesama anak bangsa saling menyalahkan dan terkesan saling menjatuhkan. Parpol menyalahkan KPU pemerintah, sementara pemerintah menyalahkan KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu. Dan KPU tentu tak mau ketinggalan, dengan menyebutkan permasalahan DPT tersebut sebagai persoalan kecil dari keseluruhan proses Pemilu.
Sungguh disayangkan, memang. Apalagi jika dicermati, seluruh komponen tersebut berada pada posisi yang sama-sama salah. Berada pada posisi yang tidak dibenarkan untuk mengklaim salah satu pihak sebagai “pesakitan”.
Permasalahan DPT yang menjadi kunci kisruh Pemilu (disamping permasalahan lain, seperti indikasi adanya kecurangan yang dilakukan secara sistematik) sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah sebagai fasilitator, KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta Pemilu.
Kesadaran bersama
Sejatinya, permasalahan DPT tidak harus terjadi jika seluruh komponen melibatkan dirinya secara langsung dalam proses Pemilu. Tentunya sebelum penetapan DPT, ada proses atau tahapan yang dilakukan (DPS-daftar pemilih sementara) untuk menghasilkan DPT yang valid. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai warga negara mau ambli bagian dalam proses penetapan DPT itu? Sudahkah parpol turut mengawasi penyusunan DPT, terutama di daerah-daerah yang diklaim sebagai kantong suara mereka?
Inilah yang harus disadari! Pemilu tanpa partisipasi aktif seluruh komponen niscaya akan menghasilkan sebuah pesta demokrasi yang nyinyir dan cengeng, terutama dari pihak-pihak yang “merasa” dirugikan oleh hasil pemilihan tersebut.
Jadi, sudahlah. Masih banyak tugas yang harus dilakukan. Sungguh, ada yang jauh lebih dasyat dari permasalahan ini!
0 komentar::
Posting Komentar